16 Tugas dan Wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Indonesia. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD RI, dan diresmikan oleh Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Berikut adalah tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Artikel ini terdiri dari 6 tugas dan 10 Wewenang BPK.

Tugas dan wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Tugas BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik dan hasilnya wajib dipublikasikan.
  2. Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa.
  3. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  4. Menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  5. Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana.
  6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

  1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu, dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
  2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.
  3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
  4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
  5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
  8. Membina jabatan fungsional pemeriksa.
  9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.
  10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *