Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia

Indonesia merupakan negara republik demokrasi yang menerapkan teori trias politica, yaitu pembagian kekuasaan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

  1. Legislatif di Indonesia meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Legislatif  bertugas membuat peraturan perundang-undangan.
  2. Eksekutif di Indonesia meliputi Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya dalam suatu kabinet. Eksekutif bertugas sebagai pelaksana undang-undang.
  3. Yudikatif di Indonesia meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang.

Pembagian ini tidak kaku dan tetap ada koordinasi satu sama lain. Berikut adalah penjelasan tugas dan wewenang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia.

Tugas dan wewenang eksekutif legislatif yudikatif

1. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Karena lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, maka tugas dan wewenangnya dijelaskan masing-masing.

1.1 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Fungsi Legislasi

  1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
  2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
  3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD.
  4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
  5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
  6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU untuk ditetapkan menjadi UU.

Fungsi Anggaran

  1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN.
  2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama.
  3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
  4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjan yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Fungsi Pengawasan

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah.
  2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

Lainnya

  1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
  2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dengan Negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota KY.
  3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, serta mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
  4. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  5. Memberikan persetujuan kepada KY terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
  6. Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

1.2 Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

  1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD).
  2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
  3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

1.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

  1. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Ikut merancang Undang-Undang yang berkaitan dengan hal seperti di atas.
  3. Memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan Undang-Undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  4. Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerh, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

2. Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif

  1. Memegang kekuasaan pemerintah.
  2. Mengajukan RUU kepada DPR.
  3. Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP).
  4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-selurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
  5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
  6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  7. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
  8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
  9. Menyatakan keadaan bahaya.

3. Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sehingga tugas dan wewenangnya dijelaskan masing-masing.

3.1 Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA)

  1. Mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan.
  2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan rehabilitas.
  3. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.

3.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

  1. Mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji UU.
  2. Memutuskan persengketaan yang terjadi.
  3. Memutuskan pembubaran sebuah partai politik.
  4. Memutuskan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hasil pemilu.
  5. Memberikan keputusan mengenai pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang.
  6. Menerima usulan dari DPR perihal pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dan segera menindaklanjutinya.

3.3 Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial (KY)

  1. Mengusulkan pengangkatan seorang Hakim Agung.
  2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku Hakim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *